KAJIAN HUKUM TERHADAP KONSISTENSI PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Pelaksanaan hak menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dilaksanakan atas dasar sistem check and balances, namun demikian putusan MK terkadang diragukan efektivitasnya karena ada kecederungan tidak dipatuhi dan diabaikan oleh addressat putusan. Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini, penulis membahas tentang Kajian Hukum Terhadap Konsistensi Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal- hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana model putusan judicial review Mahkamah Konstitusi ? dan bagaimana kekuatan mengikat dari putusan MK dalam putusan judiical review Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif, dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Model putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dan model putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) pada dasarnya model merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi kedua model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran (interpretative decision) terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang ataupun undang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Model putusan yang menunda pemberlakuan putusannya (limited constitutional) pada dasarnya bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu. Model putusan yang lain yaitu yang merumuskan norma baru dalam rangka mengatasi inkonstitusionalitas penerapan norma. Inkonsistensi pada Putusan Nomor 072- 073/PUU- II/2004 mengkategorikan Pilkada langsung sebagai Pemilu dan sengketanya menjadi kewenangan MK, sedangkan Putusan Nomor 97/PUU.XI/2013 mengkategorikan Pilkada bukanlah Pemilu dan sengketanya bukanlah menjadik kewenangan MK. Perbedaan hasil penafsiran pada kedua putusan telah menunjukkan adanya Inkonsistensi Putusan yang dibuat oleh MK dalam memaknai pengertian Pilkada dan inkonsisten dalam memutuskan lembaga yang berwenang mengadili sengketa Pilkada. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa hal ini telah menunjukkan ketidak konsistenan MK dalam menafsirkan dan mengawal konstitusi, yang telah mencederai harapan besar akan tujuan dibentuknya lembaga konstitusional ini.

1.  UEU-Master-8575-Cover.pdf - 12 KB
2.  UEU-Master-8575-Abtsrak.pdf - 196 KB
3.  UEU-Master-8575-Daftar Isi.pdf - 95 KB
4.  UEU-Master-8575-Daftar Pustaka.pdf - 360 KB
5.  UEU-Master-8575-Kata Pengantar.pdf - 181 KB
6.  UEU-Master-8575-LAmpiran.pdf - 531 KB
7.  UEU-Master-8575-Pengesahan.pdf - 105 KB
8.  UEU-Master-8575-Bab_I.pdf - 639 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN